Implementasi Kegiatan Pengendalian Atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP) unsur ketiga yaitu kegiatan pengendalian yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Data yang dibutuhkan adalah Renstra tahun 2024, Renja tahun 2024, LkjIP tahun 2023, SOP, dan dokumentasi yang menggambarkan kegiatan pengendalian. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan membandingkan data yang ada dengan teori yang relevan terkait sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Hasil implementasi Kegiatan Pengendalian yang mencakup empat sub unsur dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun terdapat satu sub unsur yang belum optimal, yaitu pada sub unsur Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting karena masih proses pembenahan dalam penerapan, agar dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang perlu untuk selalu melakukan pendokumentasian pada setiap kegiatan maupun transaksi sebagai bentuk pengendalian, antara lain dengan cara notulen (catatan), foto dan vidio dan basis data, sehingga dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan akuntabel.